jump to navigation

Mafia Beras itu adalah Bulog September 3, 2007

Posted by pahlawanmuda in Tinta Emas Pahlawan.
trackback

Oleh : Redy Hendra Gunawan ( Ketua BEM FATETA IPB 2005-2006)

Pangan merupakan kebutuhan pokok setiap individu yang ada dalam sebuah negara. Bahan pangan yang menjadi makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia adalah beras. Beras menjadi komoditi yang sangat menentukan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Oleh karena itu tidak heran jika permasalahan politik, ekonomi dan sosial sering dikaitkan dengan kondisi perberasan nasional. Misalnya saja tingkat inflasi yang terjadi sangat dipengaruhi oleh harga beras. Di bidang politik, beras bisa menjadi sebuah alat penurunan seorang presiden. Sedangkan di bidang sosial kita tentunya sering mendengar bahwa banyak orang yang berani melakukan tindak kriminal karena tidak memiliki uang untuk makan.

Kondisi di atas menyaratkan bahwa perbaikan ekonomi, politik dan sosial suatu negara sangat dipengaruhi oleh kondisi pangan negara tersebut. Bisa diartikan bahwa krisis pangan merupakan krisis ekonomi bahkan politik dan sosial bagi suatu negara. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian masyarakatnya setiap hari mengkonsumsi beras. Kebutuhan beras pun dihitung untuk mengetahui seberapa besar faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan beras sejumlah yang dibutuhkan. Pada kenyataannya data dilapangan ternyata tidak selalu sama, terutama tentang produksi beras nasional. Departemen Pertanian mengatakan bahwa terjadi surplus akan tetapi Departemen Perdagangan mengatakan kondisinya minus. Situasi inilah yang menyebabkan ‘pertarungan’ antara departemen-departemen terkait masalah perberasan nasional. Dan pada akhirnya ‘pertarungan’ itu berdampak pada kebijakan ekonomi –yang notabene merupakan keputusan politik- untuk melakukan impor beras. Keputusan ini boleh dibilang merupakan keputusan politik bukan keputusan ekonomi.

Impor Beras

Keputusan politik pemerintah untuk mengimpor beras merupakan keputusan yang sering menjadi kontroversial dikalangan masayarakat terutama petani. Petani menjadi entitas yang mendapatkan dampak langsung dari kebijakan politik tersebut. Dalam sejarah bangsa Indonesia, pemerintah hanya dua kali –selama Indonesia merdeka- melakukan impor beras yaitu pada tahun 1945 dan 1984. Walaupun kapasitas impor beras sampai saat ini sudah menurun drastis, akan tetapi isu impor ini selalu menjadi pembicaraan hangat dikalangan elit politik dan pebisnis perberasan (baca : mafia beras). Permasalahan impor memang masalah ketidakberdayaan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Apalagi indonesia merupakan negara yang subur akan sumberdaya pertanian. Semakin jelas bahwa Indonesia sangat tidak berdaya dalam permasalahan beras.

Mafia Beras

Ketidakberdayaan pemerintah dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya disebabkan banyak hal antara lain kondisi faktor produksi yang semakin berkurang (konversi lahan pertanian, sumber daya berkurang, sarana produksi yang mahal, modal yang tidak mencukupi), dan tentunya banyaknya ‘mafia-mafia’ perberasan yang merauk keuntungan milyaran rupiah dari kebijakan impor pemerintah. Mungkin kita tidak pernah berpikir bahwa mafia tersebut ternyata berasal dari lembaga yang merupakan salah satu aktor dalam perberasan nasional. Mafia tersebut adalah Bulog. Bulog yang sejatinya menjadi sebuah lembaga yang bisa membantu membeli gabah dan beras petani dengan harga yang ditetapkan, melakukan operasi pasar disaat harga beras tinggi, dan bukan melakukan aktifitas bisnis ‘kotor’ untuk kepentingan pribadi. Saat ini berubah fungsi sebagai lembaga yang bisa menjadi sumber pendapatan bagi ‘mafia-mafia’ perberasan nasional. Mereka mengambil margin harga beras impor dengan anggaran yang diberikan. Dari sanalah para mafia ini meraup milyaran rupiah dari komoditi pangan yang satu ini. Sangat wajar memang jika pemerintah dalam hal ini departemen-departemen terkait impor beras senang untuk melakukan kebijakan impor dan sangat wajar juga jika para anggota dewan selalu menyetujuinya. Kewajaran ini dikarenakan bahwa semua pengambil kebijakan bisa kecipratan uang hasil impor beras.

Saat ini jajaran tertinggi Bulog sudah digelandang ke pengadilan. Restrukturisasi di tubuh Bulog pun dilakukan. Tentunya seluruh masyarakat Indonesia terutama Petani mengharapkan sebuah kondisi yang lebih baik setelah kejadian ini. Tugas pertama pimpinan Bulog yang baru harus difokuskan pada pembersihan tubuh Bulog dari ‘mafia’ perberasan yang berlindung di balik dinding birokrasi. Jika pimpinan Bulog yang baru tidak bisa membenahi strukturnya maka kita pun akan segera untuk menemukan mafia baru di tubuh lembaga beras ini.

Restrukturisasi dan pembersihan di tubuh Bulog dari mafia perberasan hanya merupakan satu langkah dari bagaimana pemerintah bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Tentun saja langkah yang paling utama selain memberantas mafia perberasan di semua level pemerintah juga harus melakukan fokus program kerjanya di bidang pertanian. Fokus program kerja bisa dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan pendukung bagi peningkatan produksi beras. Misalnya kebijakan reforma agraria, teknologi tepat guna, penetapan harga beras yang sesuai, subsidi pupuk dan benih unggul dan lain sebagainya.

Semua pihak berharap bahwa dengan tertangkapnya beberapa mafia perberasan di tubuh Bulog kondisi perberasan nasional akan lebih baik. Selain mafia di tubuh Bulog pun, pemerintah harus mengusut aliran dana dari lembaga beras tersebut dan segera menangkap mafia lainnya yang sepertinya mereka masih berlindung di balik dinding birokrasi.

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: