jump to navigation

MENGANTISIPASI GURITA KEMISKINAN DENGAN DESENTRALISASI PEMBANGUNAN MENUJU NEGARA KESEJAHTERAAN September 3, 2007

Posted by pahlawanmuda in Tinta Emas Pahlawan.
trackback

Oleh : Redy Hendra Gunawan (Ketua BEM FATETA IPB 2005-2006)

Prolog

Siapa nama sebenarnya tak ada yang tahu. Dari mana asalnya dan siapa saja kerabatnya sama tidak jelasnya dengan nama sosok itu. “Kami memanggilnya Emak saja,” kata orang-orang yang pernah bertegur sapa dengannya. Sekitar dua tahun lalu Emak, begitu sajalah kita menyebut nama perempuan lewat paruh baya itu, muncul ke perkampungan di pinggiran Bandung. Ada sebuah bedeng bekas tempat pekerja bangunan berteduh masih berdiri di tanah itu. Di sekelilingnya masih sawah. Emak pun menempati bedeng berlantai tanah yang beratapkan seng dan berdinding triplek itu buat melindungi diri dari panas, hujan, dan angin. Bila malam tiba, Emak menyalakan lampu minyaknya buat penerang hingga ia siap tidur. Emak pun memanfaatkan selokan sawah buat mandi dan membuang hajat. Untuk makan sehari-hari, ia bergantung pada upah yang dibayar petani sekitar. Para petani kadang kadang memintanya membantu kerja di sawah. Seperti itulah Emak sendirian menjalani hariharinya hingga ia ditemukan membujur kaku. Meninggal.

 

 

Gurita Kemiskinan Negeri

Kisah Emak di atas hanya sebuah potret kemiskinan yang ada di sekitar kita. Berjuta potret kemiskinan lainnya menimbuni wajah bangsa ini. Sebagian potret itu bahkan lebih tragis dari nasib yang harus dijalani Emak. Seorang pemuda tua penganggur menusuk leher bocah 3 tahun karena tidur siangnya terganggu oleh suara berisik bocah itu dan kawan-kawannya. Seorang ayah memaksa anak kandung melayani nafsunya hingga sang anak hamil. Apalagi yang melatari semua itu bila bukan kemiskinan. Kemiskinan pula yang jadi latar dominan atas melonjaknya angka gangguan jiwa saat ini. Kemiskinan sudah menjadi sebuah momok bagi rakyat Indonesia. Ketakutan yang akhirnya membuat depresi orang yang mengalaminya. Lalu pertanyaannya, di manakah peran sebuah negara di mana ia menetap ?

Data terbaru hasil SUSENAS sampai akhir Maret 2006 menyatakan bahwa penduduk miskin 35,10 Juta Jiwa (15,97%) meningkat menjadi 39,05 Juta jiwa (17,75%), dan Rumah Tangga Miskin (RTM) 19.100.905 jiwa sebanding dengan 79.841.000 jiwa (35,95%) (BPS, per 1 September 2006). Jumlah penduduk miskin yang semakin bertambah inilah yang menyebabkan kondisi bangsa semakin terpuruk. Gambaran penduduk miskin Indonesia bukan hanya dalam gambaran angka-angka akan tetapi dalam gambaran kenyataannya pun kita dengan jelas dapat melihat itu semua.

Pada suatu saat saya berjalan-jalan ke tengah-tengah sebuah kota kabupaten. Ketika menyusuri trotoar jalan raya tiba-tiba saya mendapatkan seorang nenek tua dengan baju yang lusuh mencari makanan sisa di tempat sampah, di tengah kota. Saya serentak tertegun dan merenung, kemudian muncul pertanyaan dalam diri saya, apakah negeri ini benar-benar miskin ? Cobalah anda melakukan perjalanan menggunakan kereta ekonomi KRL Jabotabek atau divisi manapun, kita pasti akan menemukan dan melihat langsung kondisi kemiskinan negeri ini. Orang-orang cacat yang mencari nafkah, anak-anak kecil yang tidak sekolah dan memilih mencari uang untuk hidupnya hari ini, pemuda harapan bangsa yang terlantar menjadi pengamen, dan masih banyak lagi potret kemiskinan di negeri ini.

Cerita di atas menggambarkan bahwa kemiskinan bisa kita lihat di manapun kita berada. Akan tetapi kia pun bisa menyaksikan kekayaan di tempat yang sama pula. Kemiskinan yang saat ini sudah ‘menggurita’ hampir ke seluruh pelosok negeri ini harus menjadi keprihatinan kita dan semestinya dapat diselesaikan dengan cepat oleh negara dan dibantu oleh orang-orang kaya.

 

Desentralisasi dan Kesejahteraan

Desentralisasi (politik, administratif dan fiskal) adalah penyerahan kekuasaan, kewenangan, sumberdaya, keuangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai “hak” jika berhadapan dengan pusat, sebaliknya ia mempunyai “tanggungjawab” mengurus barang-barang publik untuk dan kepada rakyat. Secara teoretis tujuan antara desentralisasi adalah menciptakan pemerintahan yang efektif-efisien, membangun demokrasi lokal dan menghargai keragaman lokal. Tujuan akhirnya adalah menciptakan kesejahteraan rakyat. Pada saat yang sama pemerintah daerah menghadapi harapan dan tuntutan masyarakat yang melambung tinggi.

Pertanyaannya, bagaimana desentralisasi membuat kesejahteraan? Bagaimana “tujuan antara” mencapai “tujuan akhir” desentralisasi, atau bagaimana “janji politik” menciptakan “janji kebijakan” untuk kesejahteraan? Negara merupakan aktor pertama dan utama yang bertanggungjawab mencapai janji kesejahteraan. Pemerintah daerah, sebagai representasi negara, dapat menggandeng swasta (sektor kedua) untuk memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus memfasilitasi elemen-elemen masyarakat lokal dalam menggerakkan ekonomi rakyat untuk menciptakan pemerataan. Di sisi lain pemerintah daerah dapat melancarkan reformasi pelayanan publik dan kebijakan (pembangunan) sosial untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pelayanan publik yang paling dasar adalah pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan.

Dari perspektif governance, misalnya, desentralisasi menyajikan janji perbaikan pelayanan publik dan pengurangan kemiskinan. Desentralisasi memperbaiki governance dan penyelenggaraan pelayanan publik dengan meningkatkan: (a) Efisiensi alokasi (allocative efficiency) melalui penyesuaian secara lebih baik pelayanan publik terhadap preferensi lokal dan (b) efisiensi produksi (productive efficiency) melalui peningkatan akuntabilitas dan responsivitas pemerintah lokal, birokrasi yang lebih ramping, dan pengetahuan yang lebih baik tentang local costs. Keduanya bisa dicapai melalui beberapa saluran. Pertama, mekanisme partisipasi warga (voice, akses dan kontrol) warga terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan anggaran. Kedua, rencana pengelolaan sektor publik dan anggaran daerah yang meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas.

Desentralisasi juga relevan dengan agenda pengurangan kemiskinan, misalnya mengidentifikasi pendekatan desentralisasi terhadap pengurangan kemiskinan ke dalam dua alternatif: technocratic atau institutional. Pertama, menekankan target dan menyelidiki bentuk program yang mencoba untuk mengarahkan sumberdaya sumberdaya yang terbatas kepada rakyat miskin. Kedua, bahwa rakyat miskin kekurangan kekuasaan politik (powerless), dan bahwa ketidakcakapan administratif dan penyakit korupsi mengganggu penyelenggaraan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu pengurangan kemiskinan memerlukan pengembangan institusi, dan perubahan struktur politik, perbaikan tata pemerintahan, dan perubahan sikap terhadap rakyat miskin.

 

Agenda Besar Kesejahteraan

Kenyataan saat ini umumnya digambarkan oleh kondisi pemerintahan daerah yang berjalan apa adanya (taken for granted), atau yang paling ekstrem anggaran daerah digunakan sebagai ajang bancakan KKN oleh elite daerah. Sebuah gambaran umum juga menunjukkan bahwa anggaran daerah (APBD) lebih banyak dialokasikan untuk belanja aparatur (rutin) ketimbang untuk belanja publik (pembangunan). Kenyataan selanjutnya tampaknya ditunjukkan dengan perubahan dari sebuah daerah ke daerah lain yang semakin menggembirakan. Setiap daerah, sekecil apapun, mempunyai kebijakan/program secara parsial yang mempromosikan kesejahteraan, yang sering disebut sebagai “program unggulan”. Sebab pada dasarnya semua pejabat dan perangkat daerah sudah paham akan amanat Undang-undang bahwa tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan/program yang mempromosikan jalan kesejahteraan memang sangat beragam. Pertama, kebijakan/program yang mengarah pada pengurangan kemiskinan. Kedua, paralel dengan agenda pengurangan kemiskinan adalah pengembangan (pemberdayaan) ekonomi lokal. Beberapa skema yang muncul yaitu pengambangan dana bergulir (micro finance), koperasi, industri kecil (UKM), pasar tradisional, pertanian organik, agrowisata, dan lain-lain. Ketiga, kebijakan/program perbaikan pelayanan publik. Pendidikan, kesehatan, perumahan dan administrasi merupakan isu utama dalam perbaikan pelayanan publik. Reformasi pelayanan publik pada umumnya mencakup perbaikan mekanisme dan prosedur pelayanan, perbaikan kualitas layanan, alokasi anggaran yang lebih besar pada pendidikan dan kesehatan, perbaikan sarana dan prasarana, pengembangan kapasitas aparat pelayanan, serta mempermudah akses kaum miskin pada layanan kesehatan dan pendidikan. Bidang administrasi mencakup perbaikan sistem-prosedur pelayanan administrasi, pendataan kependudukan, kinerja birokrasi, kultur pelayanan, dan lain-lain. Keempat, kebijakan/program alokasi dana desa (ADD) yang secara umum berorientasi pada penguatan otonomi desa. Pengalaman di banyak kabupaten memperlihatkan bahwa ADD membawa banyak manfaat dan hasil yakni mendukung perbaikan infrastruktur (jalan dan irigasi), peningkatan kesejahteraan perangkat desa, perbaikan administrasi dan pelayanan desa, peningkatan kemampuan perangkat desa, perbaikan pelayanan publik seperti pemeliharaan Posyandu dan beasiswa bagi anak sekolah, dukungan pengembangan dana bergulir dan lain-lain.

 

Optimisme dari Pelajaran Jembaran

Jembarana adalah salah satu daerah yang sukses membangun dan melayani daerahnya sehingga menempatkan Jembarana sebagai ”Daerah Budiman”. Salah satu sektor yang menjadi perhatian Pemerintah Jembrana adalah sektor kesehatan, Jembrana menggulirkan kebijakan Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ). Semua penduduk yang punya KTP Jembrana langsung mendapat kartu anggota JKJ, yang diperoleh secara gratis. Dengan menunjukkan kartu itu, setiap orang bisa mendapat perawatan dan obat di manapun, termasuk rumah sakit, puskesmas, poliklinik, praktik dokter, dokter gigi, dan bidan, baik yang swasta maupun yang negeri, secara gratis.

Bagaimana kita memahami cerita sukses Jembrana? Jembrana jelas menghadapi keterbatasan SDA dan sumber ekonomi nonpartaian, sehingga APBD dan PDRB juga terbatas. Tetapi Jembrana mempunyai kekayaan di sektor tatakelola pemerintahan (governance). Setidaknya ada tiga kekayaan dalam tatakelola pemerintahan lokal di Jembrana. Pertama, komitmen politik yang kuat Pemda terhadap reformasi birokrasi, pembangunan daerah dan kesejahteraan. Kedua, reformasi birokrasi dan anggaran yang membuat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan tidak melakukan penerimaan pegawai baru, sistem presensi pegawai memakai sistem sidik jari dan menerapkan sistem rewards and punnishment. Ketiga, Jembrana memiliki sistem demokrasi lokal yang stabil sekaligus didukung oleh modal politik (political capital) yang kuat. Ada sebuah harapan ketika melihat keberhasilan Jembrana dalam membangun daerahnya dengan potensi lokal dan komitmen pemimpinya.

 

Epilog

Promosi kesejahteraan dari bawah (daerah) melalui rute desentralisasi dan otonomi daerah. Pengalaman delapan tahun desentralisasi memang menyajikan banyak ironi sehingga lebih banyak daerah di Indonesia yang tidak membuat aksi-aksi konkret untuk mempromosikan kesejahteraan. Akan tetapi dari waktu ke waktu, semakin banyak daerah yang melancarkan kebijakan pengurangan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal, perbaikan pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, administrasi) dan alokasi dana desa (ADD) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meski belum radikal dan masih bersifat parsial, semakin banyak daerah yang mampu mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan pendapatan rakyat, memperbaiki kualitas dan akses orang miskin pada pelayanan publik, serta meningkatkan kapasitas otonomi desa. Semua ini tentu tidak berjalan secara alamiah, tetapi membutuhkan komitmen elite lokal, reformasi birokrasi dan anggaran daerah, serta partisipasi masyarakat. Jika ketiga hal ini terus berkembang secara konsisten dan berkelanjutan, maka kesejahteraan rakyat akan tumbuh dengan menggembirakan di masa-masa yang akan datang.

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: