jump to navigation

Menggugat Pembunuhan Kaum Intelektual September 3, 2007

Posted by pahlawanmuda in Tinta Emas Pahlawan.
trackback

Oleh : Redy Hendra Gunawan (Ketua BEM FATETA 2005-2006)

Kasus kematian praja IPDN Cliff Muntu juga kasus sebelumnya yaitu kematian Wahyu Hidayat pada tahun 2003 telah memberikan catatan merah bagi sistem pendidikan di Indonesia. Reaksi dari berbagai kalangan termasuk pakar-pakar pendidikan tentang hal itu serentak menjamur. Wajar jika semua kalangan memberikan tanggapan mengenai kasus ‘terbunuhnya’ praja IPDN tersebut. Pendidikan militeristik di institusi sipil dengan berkedok kedisiplinan yang selama ini ditutupi mulai terkuak. Bisa jadi ini hanya merupakan puncak gunung es dari ribuan kasus yang sama.

Warisan Orde Baru

Gaya pembinaan kedisiplinan militeristik di tubuh IPDN memang sangat kuat hubungan dengan pemerintah orde baru yang menggunakan unsur birokrasi khususnya di tingkat terendah –yang notabene di isi oleh alumni STPDN/IPDN- untuk mempertahankan kekuasaannya selama 32 tahun. Pemerintah orde baru memanfaatkan kekuatan unsur birokrasi untuk memenangkan PEMILU. Masih ingat dalam benak kita saat PEMILU orde baru, hampir seluruh warga kecamatan diarahkan untuk memilih ’warna kuning’. Dan kondisi ini tidak akan tercapai jika aparat birokrasi adalah rakyat sipil yang memiliki kebebasan untuk memilih. Kondisi ini akan terjadi saat aparat birokrasi merupakan warga sipil yang mendapatkan pendidikan militer. Sehingga dengan satu instruksi Presiden yang seorang Jenderal Besar, semua aparat birokrasi akan melaksanakan perintah rezim. Warisan tradisi orde baru itu masih melekat di institusi yang menghasilkan para birokrat. Tradisi tersebut sangat wajar terungkap di era demokrasi, karena demokrasi menutup semua langkah kaum-kaum otoritarianisme bergerak. Era keterbukaan inilah yang mengungkap pembunuhan kaum intelektual itu.

Relevansi Sistem dengan Era Demokrasi

Sangat tidak relevan kondisi sistem pendidikan di institusi pencetak para birokrat negara dengan sistem demokrasi yang digunakan dalam menjaga stabilitas negara. Demokrasi menghapuskan seluruh nilai-nilai pelanggaran HAM. Kasus kematian praja IPDN dapat dinilai sebagai upaya pelanggaran HAM. Era demokrasi yang membuka kesempatan kepada kaum-kaum intelektual (mahasiswa) untuk berpikir kritis seharusnya sudah menutup kekerasan yang terjadi terhadap kaum intelektual. Di sisi lain ada segelintir mahasiswa yang berbicara bebas di jalanan akan tetapi ironis saat ada kaum intelektual yang dibungkam dengan tradisi refresif (kekerasan) bahkan sampai menghilangkan nyawa manusia. Nilai-nilai kemanusiaan yang sekarang ini dijunjung tinggi harus menjadi landasan dalam pembentukan kedisiplinan kaum-kaum intelektual yang akan memimpin bangsa.

Menggugat Sistem atau Kedudukan IPDN

Semua pihak berharap bahwa kasus kematian praja IPDN menjadi kasus terakhir yang terjadi. Akan tetapi banyak pihak juga khawatir jika pemerintah tidak segera bertindak tegas dan melakukan langkah-langkah penanganan kasus tersebut, maka akan terjadi kembali pembunuhan kaum-kaum intelektual di kampus IPDN. Perombakan sistem adalah salah satu upaya untuk mencegah pembunuhan kaum intelektual akan terulang. Sebuah sistem akan berjalan sesuai dengan bagaimana orang-orang yang ada di dalam sistem tersebut menjalankan sistemnya. Artinya, walaupun sistemnya sudah sangat baik dan bahkan merombak seluruh sistem pendidikan yang sudah ada di IPDN akan tetapi orang-orang yang menjalankan sistem tersebut masih orang-orang lama –dengan budaya dan tradisi yang terdahulu- maka akan sangat percuma sistem tersebut ada. Perombakan sistem harus secara menyeluruh dari mulai kurikulum dan sistem pembinaan sampai sumber daya manusia yang menggerakan sistem tersebut. Hal ini akan menyedot sumber daya yang sangat besar. Merombak sebuah sistem dengan waktu yang sangat mendesak membutuhkan energi yang sangat besar.

Jika kita melihat perombakan sistem yang begitu besar menyedot sumber daya dan energi pemerintah, maka pilihan untuk meninjau ulang kedudukan IPDN bisa dijadikan sebuah alternatif yang sangat baik. Isu atau pendapat mengenai pembubaran kampus IPDN sudah banyak dilontarkan oleh banyak kalangan. Dan memang sepertinya inilah yang paling tepat dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah kejadian ini berulang. Saat ini sudah banyak perguruan tinggi yang membuka program studi tentang pemerintahan yang memiliki sistem pembinaan yang lebih menghargai nilai-nilai HAM. Peleburan IPDN ke perguruan-perguruan tinggi yang serumpun harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Mengenai ikatan dinas yang dimiliki oleh aluni IPDN sendiri dapat diselesaikan dengan sistem beasiswa utusan daerah. Artinya, mahasiswa dari berbagai provinsi yang sekolah di perguruan tinggi adalah utusan daerah yang mendapatkan biaya/beasiswa dari pemerintah daerah ataupun provinsi. Dan mereka secara tidak langsung telah menandatangani kontrak bahwa setelah lulus mereka harus bekerja di daerah asalnya. Hal ini akan lebih efektif bagi alokasi anggaran beasiswa untuk calon-calon birokrat pemerintah.

Pemikiran tentang peleburan atau lebih tepat pembekuan selama-lamanya kampus IPDN menjadi sangat tepat ketika setelah dilihat dalam UU sisdiknas dinyatakan bahwa suatu departemen tidak boleh lagi menyelenggarakan pendidikan profesi. Pendidikan profesi harus melewati beberapa proses pendidikan sebelumnya. Kampus IPDN sendiri merupakan kampus di bawah binaan departemen dalam negeri. Secara langsung kita bisa katakan bahwa hal ini sudah melanggar UU pendidikan nasional. Oleh karena itu sangat tepat jika banyak pihak yang menginginkan IPDN dibubarkan.

Menggugat Pembunuh Kaum Intelektual

Terlepas dari pro kontra apakah IPDN akan dibubarkan atau hanya dilakukan perombakan sistem, hal yang tidak boleh dilupakan oleh pemerintah yaitu mengusut seluruh kasus yang menyebabkan terbunuhnya kaum-kaum intelektual di STPDN/IPDN secara tuntas. Pemberian hukuman yang pantas bagi pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian praja harus menjadi konsen aparat penegak hukum. Pembunuh kaum intelektual yang masih bebas menghirup udara segar di luar sana harus segera digelandang ke sel. Supremasi hukum dalam kasus ini harus dapat menjadi sebuah upaya yang bisa dijadikan teladan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Dan akhirnya semua berharap agar keputusan yang diambil pemerintah penuh dengan ketegasan dan terhindar dari keputusan politik. Keputusan politik hanya akan memberikan dampak kepada keputusan yang diambil. Ketegasan pemerintah untuk memutuskan kedudukan IPDN beserta sistem dan isinya adalah keniscayaan yang harus dilakukan.

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: