jump to navigation

Refleksi Dua Tahun Pemberantasan Korupsi dalam Kepemimpinan SBY-JK September 3, 2007

Posted by pahlawanmuda in Tinta Emas Pahlawan.
trackback

Oleh : Redy Hendra Gunawan (Ketua BEM FATETA IPB 2005-2006)

Kisah orde baru menyisakan duka bagi bangsa Indonesia, terutama kepada generasi penerus bangsa ini yang sekarang berada pada lingkaran kemiskinan dengan tanggungan hutang luar negeri yang entah sampai kapan hutang itu akan terlunasi. Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto sangat ‘rajin’ meminjam uang kepada IMF dan Bank Dunia. Dua lembaga internasional ini dengan baik hati meminjamkan uangnya kepada pemerintahan Soeharto pada waktu itu. Lembaga tersebut berdalih untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Belakangan dalih itu kurang tepat, karena pada tahun 1997-1998 Indonesia mengalami collaps di bidang ekonomi. Lalu muncul pertanyaan besar di benak kita. Kemanakah uang pinjaman dari IMF dan Bank Dunia ? Seakan tidak membekas dalam pembangunan bangsa Indonesia. Dari sinilah praktek-praktek korupsi dimulai oleh kroni-kroninya Soeharto. Soeharto banyak mengajarkan bangsa ini bagaimana melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan baik. Data sebuah LSM internasional menyebutkan bahwa Soeharto berhasil mengkorupsi uang pinjaman luar negeri sampai 150 triliun rupiah. Kemudian uang itu dibagikan kepada seluruh kroni-kroni dan pengikutnya.

Setelah bulan Mei 1998 tepatnya pada saat Soeharto turun dari jabatannya, korupsi pun tidak berhenti. Kisah korupsi Soeharto diikuti oleh orang-orang baru di pemerintahan. Sampai pemerintahan Megawati dan Hamzah Haz, korupsi tetap menjadi ‘pekerjaan’ populer bagi sekelompok orang yang tidak memperhatikan nasib bangsa ini. Tahun 2003 Indonesia memperoleh predikat sebagai negara terkorup ke-6 di dunia. Indonesia, bersama Kenya, merupakan negara paling korup nomor 6 di dunia dari 133 negara yang masuk dalam indeks persepsi korupsi yang dirilis Transparansi Internasional. Nilai indeks persepsi korupsi indonesia adalah 1,9 dari rentang nilai 1-10. Dengan nilai tersebut, Indonesia masuk rangking 122 dari 133 negara yang disurvei. Bahkan di antara negara-negara ASEAN, kecuali Myanmar, Indonesia merupakan negara terkorup. Sementara, untuk negara-negara Asia yang disurvei, hanya Bangladesh dan Myanmar yang lebih korup dari Indonesia. Hebatnya lagi, nilai Indonesia lebih rendah dari negara-negara tetanga seperti Papua New Guinea (2,1), Filipina (2,5), dan Vietnam (2,4). (Kompas, 7 Oktober 2003)

Indonesia saat ini masih berada pada titik dimana kondisi bangsa Indonesia masih dalam masa transisi, setelah terpuruk 8 tahun yang lalu. Kini pemerintahan yang baru berjalan hampir genap 2 tahun, yang dipimpin oleh presiden ‘pilihan rakyat’ yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya Yusuf Kalla mencoba memperbaiki kesalahan-kesalahan pemerintahan Soeharto sampai Megawati mengenai korupsi. SBY-JK pun menjadikan agenda pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama dalam pemerintahannya. Bahkan ketika pemilihan presiden dan wakil presiden, SBY-JK mengumbar janji-janji kampanye kepada seluruh masyarakat, bahwa ia akan memfokuskan pemerintahannya dalam 100 hari kepada pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pada masa 100 hari presiden SBY melakukan beberapa langkah yang sedikitnya membuat hati sebagian masyarakat berbunga-bunga yaitu dengan mengganti Jaksa Agung M. A Rachman dengan Abdul Rahman Saleh. Jaksa Agung baru ini memang memiliki track record baik dalam penegakkan hukum di Indonesia. Ia adalah satu-satunya Jaksa Agung yang menolak kasasi Akbar Tanjung yang notabene terkait beberapa kasus korupsi di tubuh pemerintahan. Akan tetapi, langkah itu tidak cukup untuk meredam ‘kemarahan rakyat’ terhadap pelaku-pelaku koruptor. Langkah berikutnya SBY melakukan perubahan yaitu dengan membentuk sebuah lembaga khusus korupsi yang tidak terealisasi sejak masanya Habibie. Lembaga ini kemudian disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau lebih dikenal dengan sebutan KPK. Komisi ini dibentuk khusus untuk melakukan pemeriksaan, investigasi dan penyidikan serta dan langkah-langkah hukum terkait dengan tindak pidana korupsi. KPK pada outputnya dirancang untuk menetapkan apakah seseorang itu terlibat atau tidak dalam kasus korupsi yang sedang terjadi. Setelah KPK terbentuk kemudian presiden SBY mencanangkan Gerakan Anti Korupsi Nasional dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inspres ini secara umum memerintahkan kepada seluruh pejabat negara mengambil langkah nyata dalam hal pemberantasan korupsi. Kepada seluruh pejabat pemerintah yang termasuk dalam kategori penyelenggara negara, agar segera melaporkan kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pejabat pemerintah diminta membantu KPK secara menyusun penetapan kinerja dengan pejabat di bawahnya secara berjenjang. (Kompas, 9 Desember 2004).

Setahun berlalunya gerakan anti korupsi ini tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi cenderung berjalan di tempat. Sampai akhir tahun 2005 ini hanya-hanya kasus korupsi kecil yang mampu diselesaikan oleh pemerintahan SBY-JK. Kasus-kasus yang secara signifikan merugikan negara masih menjadi ‘arsip’ KPK dan lembaga hukum lainnya. Hal ini juga diakibatkan karena masih banyaknya korupsi di masing-masing lembaga hukum tersebut. Contohnya di pihak kepolisian, korupsi pun masih merjalela di sana. Dari mulai korupsi birokrasi seperti pembuatan SIM, KTP dan sebagainya, sampai tindak korupsi yang besar yakni korupsi pengadaan jaringan dan alat komunikasi yang terkenal dengan kasus jarkom dan alkom senilai Rp. 602 miliar yang diduga kuat melibatkan para perwira tingga Polri yang kini masih aktif. (Kompas, 12 Oktober 2005).

Dua tahun pemerintahan SBY-JK dengan Gerakan Anti Korupsinya melalui Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 sudah berjalan. Akan tetapi, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah masih berjalan ditempat. Kemudian ditambah lagi dengan munculnya isu-isu baru yang menutup isu pemberantasan korupsi ini. Sehingga, kita tinggal menunggu waktu untuk dapat melihat KPK dan KPTPK tidak berfungsi lagi atau mandul. Kita juga tinggal menunggu waktu untuk dapat melihat kasus korupsi yang sedang ditangani oleh pemerintahan SBY terlupakan begitu saja.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam penyelesaian agenda pemberantasan korupsi seharusnya sudah bisa diatasi dengan baik. Karena sebenarnya agenda ini sudah dilaksanakan sejak pemerintahannya Habibie. Dan seharusnya pemerintah bisa mengambil pelajaran dri kesalahan-kesalahan masa lalu.

Jika kita berkaca pada kondisi di atas, bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya bahkan kebiasaan. Oleh karena itu, perlu sebuah langkah-langkah yang secara intgral diterapkan pada kehidupan bermasyarakat. Berikut ini adalah beberapa solusi integral berkaitan dengan agenda pemberantasan korupsi :

1. Perbaikan Moralitas Bangsa dari Mulai Rakyat Sampai Pejabat Pemerintah

Moral menjadi salah satu pilar yang terpenting dalam perbaikan nurani masyarakat. Moral sebagai sistem yang mengatur kesinergisan kerja ketiga komponen yang saling berhubungan, yakni pemerintah, komponen swasta dan rakyat, yang idealnya dapat menjadi komponen-komponen pendukung untuk melahirkan sistem pemerintahan yang baik. Berbagai program solutif terkait perbaikan moral yang dapat dicanangkan pemerintahan SBY-JK antara lain adalah dengan mengadakan kegiatan-kegiatan rutinan keagamaan di seluruh instansi pemerintahan termasuk di lembaga-lembaga penegak hukum. Selain itu, perlu adanya perbaikan sistem pendidikan yang menerapkan pendidikan anti korupsi sejak dini seperti yang dilakukan oleh RRC. RRC mendidik anak SD untuk tidak berbuat korupsi dengan alasan-alasan yang realistis. Sehingga RRC bisa menekan angka kasus korupsinya.

2. Optimalisasi Kinerja Aparat Penegak Hukum, Lembaga Peradilan dan kejaksaan dengan Pengembangan Sektor Publik

Indonesia sebagai negara demokrasi tengah berusaha menempatkan dan menyesuaikan diri ke arah pemerintahan yang lebih demokratis, prasyarat utama yang setidaknya harus dilalui adalah terlaksananya agenda politik dalam transformasi nilai yang berlangsung pada penyelenggaraan publik negara. Setidaknya terdapat dua hal yang mendasari setiap kinerja aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan kejaksaan lebih koheren, yaitu :

a. Political Willingness

Proses pengkajian secara analitik terhadap gejala hukum yang terjadi yang kemudian menjadi rumusan strategi. Lahirnya lembaga-lembaga pemberantasan korupsi hendaknya berawal dari sebuah i’tikad baik ”political willingness” dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan korupsi yang merugikan negara itu. Niatan baik dalam memperbarui keadaan ini dapat menjadi entry point dari alternatif-alternatif solusi yang ada. Selain itu, hal ini menandakan sebuah keseriusan komponen bangsa dalam menyelesaikan permasalahan korupsi ini.

b. Agenda Nasional Pemberantasan Korupsi

Agenda pemberantasan korupsi harus menjadi agenda seluruh rakyat Indonesia bukan hanya pemerintanh pusat dan mengedepankan perbaikan moral dan sistem birokrasi yang ada selain menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang telah terjadi. Karena tanpa adanya moral dan sistem yang mendukung, Indonesia tidak akan terbebas dari korupsi.

Penguatan lembaga hukum yang berhubungan dengan peran dan kapasitas politik menjadi langkah awal upaya preventif. Publikasi strategi tentang pemberantasan korupsi membutuhkan kode etik publik dalam mentransfer nilai-nilai kepada masyarakat, seperti pengembangan kurikulum penyuluhan anti korupsi terciptanya sebuah publikasi hasil monitoring evaluasi lembaga anti korupsi.

3. Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Penyelenggraan Pemerintahan

Good governance adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memeperbaiki kinerja pemerintahan baik dari segi visi dan misi organisasi pemerintahan samapai profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan. Baik tidaknya penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari pelaksanaan prinsip-prinsip good governance di dalam tubuh pemerintahan. Prinsip-prinsip good governance antara lain adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli terhadap stakeholders, konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis.

Permasalahan korupsi memang menjadi permasalahan yang rumit ketika hanya sebagian kelompok masyarakat saja yang memiliki keinginan untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Bahkan political will dari pemerintah pun sangat kurang. Ini yang menyebabkan pemberantasan korupsi selama dua tahun pada pemerintahan SBY-JK berjalan lambat bahkan jalan di tempat. Beberapa solusi di atas bisa dijadikan acuan untuk mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: